PPDP & DPO · SNARS

Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi Pasien

Record of Processing Activities (RoPA) — disusun menurut Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026 jo. Pasal 31 UU 27/2022. Objek: Data Pribadi Pasien Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT.

1. Dasar hukum dan kewajiban

KetentuanIsi kewajiban
UU 27/2022 Pasal 31Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
PP 33/2026 Pasal 74 ayat (1)Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
PP 33/2026 Pasal 74 ayat (2)Perekaman paling sedikit memuat 13 butir: (a) nama & detail kontak Pengendali/Pengendali Bersama/Prosesor; (b) kontak PPDP; (c) sumber pengumpulan & tujuan pengiriman; (d) dasar pemrosesan; (e) tujuan pemrosesan; (f) jenis Data Pribadi; (g) kategori Subjek Data Pribadi; (h) pihak selain Pengendali yang dapat mengakses; (i) pemenuhan hak Subjek Data Pribadi; (j) pemetaan aliran Data Pribadi; (k) Masa Retensi; (l) langkah teknis dan organisasi pengamanan; (m) rincian transfer Data Pribadi.
PP 33/2026 Pasal 74 ayat (3)–(5)Bila menunjuk Prosesor, Pengendali wajib memastikan Prosesor juga melakukan perekaman; kewajiban Pengendali tidak terhapus. RoPA Prosesor minimal memuat: nama & kontak Prosesor, lingkup kegiatan, rincian transfer, deskripsi umum langkah pengamanan.
PP 33/2026 Pasal 74 ayat (6)–(8)Hasil perekaman disimpan dalam bentuk tertulis elektronik dan/atau nonelektronik; wajib diperbarui bila ada perubahan; disimpan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP 33/2026 Pasal 74 ayat (9)–(10)Wajib diserahkan kepada Lembaga bila diminta, dan disediakan untuk keperluan audit dan pengawasan.
Batas waktu: PP 33/2026 berlaku 16 Januari 2027. RoPA ini disusun lebih awal agar dapat langsung dipakai sebagai bukti kepatuhan, termasuk untuk audit internal dan survei akreditasi (MRMIK).

2. Identitas Pengendali dan PPDP

Butir (a) dan (b) Pasal 74 ayat (2).

ButirKeterangan
Nama Pengendali Data PribadiRumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT — PT. GRETHA SNARS
Alamat & kontakJl. Apa Kata 21, KOTA DIGITAL · Telp. 081-111-111-222 · e-mail info@snars.web.id
Pengendali Data Pribadi BersamaTidak ada (pemrosesan dilakukan sendiri). Bila ada kerja sama pelayanan terpadu, diisi pada lampiran tersendiri.
Prosesor Data PribadiDaftar vendor sistem (SIMRS/RME, PACS, laboratorium, bridging BPJS, SatuSehat) — lihat Lampiran RoPA Prosesor
PPDP / DPONama: ………………………… · Jabatan: ………………………… · Telp/WA: ………………………… · e-mail: …………………………
Penanggung jawab RoPAKepala Unit SIMRS/IT bersama Kepala Instalasi Rekam Medis
Nomor & tanggal dokumen…………/ROPA-PDP/XI/2026 · pertama ditetapkan: …… November 2026 · revisi terakhir: ……

3. Matriks RoPA — aktivitas pemrosesan

Setiap baris = satu kegiatan pemrosesan. Kolom mengikuti 13 butir Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026.

No Aktivitas pemrosesan c. Sumber pengumpulan / tujuan pengiriman d. Dasar pemrosesan e. Tujuan f. Jenis Data Pribadi g. Kategori Subjek h. Pihak yang dapat mengakses i. Pemenuhan hak Subjek j. Pemetaan aliran data k. Masa retensi l. Langkah teknis & organisasi m. Transfer data Bukti Pendukung Status
1 Pendaftaran & identifikasi Pasien Sumber: Pasien/keluarga di loket, rujukan fasyankes, aplikasi pendaftaran online.
Kirim: SIMRS, unit pelayanan terkait.
Pasal 20 ayat (2) huruf b (pelaksanaan perjanjian pelayanan) dan huruf c (kewajiban hukum — Permenkes 24/2022). Membuat identitas Pasien, nomor rekam medis, dan encounter pelayanan. Nama, NIK, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, nomor kartu penjamin, No. RM. Pasien, keluarga penanggung jawab, bayi baru lahir. Petugas pendaftaran, Instalasi Rekam Medis, DPJP, perawat, kasir, penjamin (terbatas). Akses & salinan (Pasal 32 UU 27/2022), koreksi data identitas maks. 3×24 jam, hak mengakhiri. Loket → basis data SIMRS (server dalam negeri) → unit pelayanan; tidak keluar RS kecuali klaim. Aktif selama Pasien berobat + 25 tahun sejak kunjungan terakhir (Permenkes 24/2022 Pasal 39). Hak akses berbasis peran, kata sandi unik, jejak audit, ruang pendaftaran terbatas. Tidak ada transfer lintas negara. Kebijakan SIMRS/IT 011/A/1/SNARS/X/2025; Laporan Pemantauan Kepatuhan Hak Akses (MRMIK 2.1-3) Ada
2 Pencatatan pelayanan & Rekam Medis Elektronik (RME) Sumber: anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, tindakan.
Kirim: SIMRS/RME, Instalasi RM, DPJP.
Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c; kewajiban Permenkes 24/2022 dan UU 17/2023. Menyelenggarakan dokumentasi asuhan, dasar keputusan klinis, dan pertanggungjawaban medis. Data kesehatan: diagnosis, hasil lab, radiologi, resep, tindakan, alergi, riwayat penyakit, catatan perawat. Pasien (data pribadi spesifik). DPJP, perawat, tenaga kesehatan terkait, Instalasi RM, komite medik (audit), PPDP. Akses, salinan, koreksi melalui DPJP sesuai kaidah RM; penolakan akses diatur Pasal 33 UU 27/2022. Workstation unit → server RME RS → backup terpisah lokasi; log akses per pengguna. 25 tahun sejak kunjungan terakhir; dokumen tertentu permanen (ringkasan pulang, informed consent, laporan operasi, hasil PA, laporan kematian). Enkripsi kanal & basis data, autentikasi per pengguna, jejak audit tak dapat diubah, pembatasan unduh/cetak. Tidak ada; interoperabilitas hanya ke platform Kemenkes (lihat No. 8). Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penulisan RME (MRMIK 8 EP4); Panduan Retensi (MRMIK 11) Ada
3 Penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, farmasi) Sumber: order DPJP.
Kirim: unit penunjang, DPJP, RME.
Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c; kewajiban hukum pencatatan hasil penunjang. Menghasilkan dan menyimpan hasil pemeriksaan penunjang sebagai bagian RME. Data kesehatan, hasil lab, citra radiologi, riwayat obat, identitas Pasien. Pasien. Petugas lab/radiologi/farmasi, DPJP, Instalasi RM. Akses hasil oleh Pasien sesuai prosedur pelepasan informasi RM. Order → alat/unit → LIS/RIS → RME; citra disimpan di PACS RS. Mengikuti retensi RME: 25 tahun. Segmentasi jaringan unit, akses berbasis peran, audit trail, larangan penyimpanan di perangkat pribadi. Vendor alat dapat mengakses untuk pemeliharaan → wajib NDA & akses terbatas (Permenkes 24/2022 Pasal 22). Laporan Pemantauan Penulisan RME (sebagian); belum ada bukti khusus unit penunjang Sebagian
4 Penjaminan pembiayaan & klaim (BPJS, asuransi, JKN) Sumber: RME, verifikasi penjamin.
Kirim: BPJS Kesehatan/asuransi melalui kanal resmi.
Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c (kewajiban hukum klaim). Memperoleh pembayaran atas pelayanan yang diberikan. Identitas, nomor kepesertaan, diagnosis (kode ICD), tindakan, tagihan. Pasien/peserta jaminan. Petugas casemix, verifikator, Instalasi RM, penjamin. Informasi tujuan pemrosesan disampaikan pada saat pendaftaran; akses & koreksi. RME → aplikasi casemix/klaim → portal penjamin (grouper) → arsip klaim. Klaim: 10 tahun (dokumen keuangan); dokumen medis 25 tahun. Akun verifikator terbatas, unduhan terkendali, pemisahan akses klaim vs klinis. Transfer ke BPJS/asuransi di dalam wilayah Indonesia; tidak ada transfer lintas negara. Belum ada bukti khusus pemetaan akses klaim vs klinis Sebagian
5 Pelepasan informasi Rekam Medis Sumber: permohonan Pasien/keluarga/penegak hukum/pengadilan.
Kirim: pemohon yang berhak.
Pasal 20 ayat (2) huruf a (persetujuan) dan huruf c (kewajiban hukum); Permenkes 24/2022 Pasal 25–38. Melayani permintaan salinan/penggalan informasi RM secara sah dan terbatas. Sesuai bagian yang dimohon: identitas, diagnosis, hasil, ringkasan pulang. Pasien, keluarga terdekat, ahli waris, pihak lain dengan persetujuan. Kepala Instalasi RM, petugas pelepasan informasi, Direktur (persetujuan kasus tertentu). Permohonan, persetujuan, penolakan tertulis, dan salinan dicatat dalam Log Pelepasan Informasi. Permohonan → verifikasi hak → persetujuan → penggalan oleh DPJP → penyerahan → log. Log dan dokumen permohonan: 5 tahun; salinan yang diserahkan mengikuti ketentuan pemohon. Formulir baku, verifikasi identitas pemohon, cap RAHASIA, kata sandi terpisah untuk berkas elektronik. Bila pemohon di luar negeri → tunduk pada Pasal 56 UU 27/2022 dan Pasal 165 PP 33/2026. Panduan Pelepasan Informasi Rekam Medis (MRMIK 10) Ada
6 Pelaporan SIRS/INM & statistik rumah sakit Sumber: RME teragregasi.
Kirim: Kementerian Kesehatan (SIRS Online), Dinas Kesehatan.
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan e (kewajiban hukum & pelayanan publik). Memenuhi kewajiban pelaporan nasional dan bahan pengambilan keputusan. Data agregat; bila perlu data pribadi → diminimalkan/dideidentifikasi. Pasien (agregat), unit pelayanan. Petugas pelaporan, Kepala Instalasi RM, Direktur. Tidak berlaku untuk data agregat; hak Subjek tetap diakui atas data individual. RME → rekap statistik → portal SIRS/INM; tidak ada data individual terkirim kecuali diwajibkan. Laporan agregat: 25 tahun (sejalan retensi RM). Deidentifikasi sebelum ekspor, otorisasi pelaporan, jejak audit ekspor. Pelaporan nasional dalam wilayah Indonesia. Panduan Penyebaran Data dan Informasi (MRMIK 4); Laporan Pemenuhan EP MRMIK 6 Ada
7 Penanganan keluhan, medico-legal, dan audit internal Sumber: RME, laporan insiden, pengaduan.
Kirim: komite/panitia terkait, penasihat hukum.
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan f (kewajiban hukum & kepentingan sah). Menyelesaikan sengketa, menjalankan audit mutu, dan memenuhi kewajiban hukum. Data kesehatan yang relevan dengan perkara/audit, identitas pihak. Pasien, pelapor, tenaga kesehatan. Komite Medik, Panitia Mutu, SPI, penasihat hukum, Direktur. Akses atas data yang bersangkutan; pembatasan bila bertentangan dengan kepentingan hukum (Pasal 33). Berkas perkara/audit terpisah dari RME; salinan terkendali. Sesuai jenis perkara; minimal 5 tahun setelah perkara selesai (kebijakan retensi RS). Akses berbasis perkara, ruang terbatas, pencatatan peminjaman berkas. Bila melibatkan pihak luar negeri → Pasal 165 PP 33/2026. Laporan Keamanan Data dan Informasi (MRMIK 2.2); Kebijakan SIMRS/IT Ada
8 Interoperabilitas SatuSehat / platform Kemenkes Sumber: RME RS.
Kirim: platform interoperabilitas Kemenkes (SatuSehat).
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan e; Permenkes 24/2022 Pasal 21. Memenuhi kewajiban interoperabilitas dan integrasi data kesehatan nasional. Identitas Pasien (NIK), encounter, diagnosis, obat, hasil penunjang, instruksi gizi. Pasien. Petugas integrasi, PPDP, Kemenkes (penerima data). Informasi tujuan pengiriman disampaikan; hak akses & koreksi tetap berlaku. RME → API FHIR RS → SatuSehat; log pengiriman per resource. Mengikuti kebijakan platform nasional; RS menyimpan log pengiriman minimal 5 tahun. Autentikasi API (client ID/secret), TLS, pemetaan kode, pemantauan kegagalan kirim. Pengiriman ke platform nasional di dalam negeri; tidak ada transfer lintas negara. Belum ada (perlu log pengiriman + perjanjian platform) Belum
9 Pemantauan CCTV, akses fisik, dan log sistem Sumber: kamera area publik, mesin absensi, log server.
Kirim: unit keamanan, SIMRS/IT.
Pasal 20 ayat (2) huruf f (kepentingan sah: keamanan) dan huruf c. Menjamin keamanan orang, aset, dan sistem informasi. Rekaman gambar, waktu, identitas pegawai pada log. Pasien, pengunjung, pegawai. Petugas keamanan, Kepala Unit SIMRS/IT, manajemen. Pemberitahuan area CCTV; permintaan salinan hanya melalui prosedur resmi. Kamera → NVR → penyimpanan terbatas; log sistem → server log. CCTV: 14–30 hari (kebijakan RS); log sistem: minimal 1 tahun; log audit RME: 5 tahun. Akses NVR terbatas, ruang server terkunci, retensi otomatis (rotasi). Tidak ada. Laporan Keamanan Data dan Informasi (MRMIK 2.2) Sebagian

Catatan: kolom (a) nama & kontak Pengendali/Prosesor dan (b) kontak PPDP diisi pada Bagian 2 di atas serta Lampiran RoPA Prosesor, sehingga tidak diulang di setiap baris.

4. Butir (a) & (b) untuk Prosesor Data Pribadi

Pasal 74 ayat (5) PP 33/2026 — RoPA dari sisi Prosesor.

NoButirIsi
aNama & kontak Prosesor………………………… (vendor sistem / penyelenggara sistem elektronik)
bLingkup kegiatan pemrosesan………………………… (mis. penyediaan & pemeliharaan server RME, pencitraan radiologi)
cRincian transfer Data Pribadi………………………… (tujuan, frekuensi, mekanisme, lokasi penyimpanan)
dDeskripsi umum langkah organisasi & teknis pengamanan………………………… (enkripsi, kontrol akses, audit log, prosedur insiden)
Wajib dilengkapi pakta integritas atau NDA sesuai Permenkes 24/2022 Pasal 22 ayat (4), dan Prosesor dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, atau memanfaatkan data (ayat (3)).

5. Pengendalian perubahan dan pembaruan

Pasal 74 ayat (7)–(8) PP 33/2026.

TanggalBagian yang berubahAlasan perubahanDisahkan oleh
    
    
    

RoPA ditinjau minimal setiap tahun dan setiap kali terjadi perubahan: sistem baru, vendor baru, tujuan pemrosesan baru, perubahan masa retensi, atau perubahan peraturan.

6. Unduh formulir

Formulir kosong untuk pengisian manual atau lampiran audit:

Formulir RoPA (XLSX) Cetak halaman ini

Struktur formulir mengikuti 13 butir Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026 dan telah diisi contoh untuk aktivitas No. 1–9.