1. Dasar hukum dan kewajiban
| Ketentuan | Isi kewajiban |
|---|---|
| UU 27/2022 Pasal 31 | Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi. |
| PP 33/2026 Pasal 74 ayat (1) | Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi. |
| PP 33/2026 Pasal 74 ayat (2) | Perekaman paling sedikit memuat 13 butir: (a) nama & detail kontak Pengendali/Pengendali Bersama/Prosesor; (b) kontak PPDP; (c) sumber pengumpulan & tujuan pengiriman; (d) dasar pemrosesan; (e) tujuan pemrosesan; (f) jenis Data Pribadi; (g) kategori Subjek Data Pribadi; (h) pihak selain Pengendali yang dapat mengakses; (i) pemenuhan hak Subjek Data Pribadi; (j) pemetaan aliran Data Pribadi; (k) Masa Retensi; (l) langkah teknis dan organisasi pengamanan; (m) rincian transfer Data Pribadi. |
| PP 33/2026 Pasal 74 ayat (3)–(5) | Bila menunjuk Prosesor, Pengendali wajib memastikan Prosesor juga melakukan perekaman; kewajiban Pengendali tidak terhapus. RoPA Prosesor minimal memuat: nama & kontak Prosesor, lingkup kegiatan, rincian transfer, deskripsi umum langkah pengamanan. |
| PP 33/2026 Pasal 74 ayat (6)–(8) | Hasil perekaman disimpan dalam bentuk tertulis elektronik dan/atau nonelektronik; wajib diperbarui bila ada perubahan; disimpan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| PP 33/2026 Pasal 74 ayat (9)–(10) | Wajib diserahkan kepada Lembaga bila diminta, dan disediakan untuk keperluan audit dan pengawasan. |
2. Identitas Pengendali dan PPDP
Butir (a) dan (b) Pasal 74 ayat (2).
| Butir | Keterangan |
|---|---|
| Nama Pengendali Data Pribadi | Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT — PT. GRETHA SNARS |
| Alamat & kontak | Jl. Apa Kata 21, KOTA DIGITAL · Telp. 081-111-111-222 · e-mail info@snars.web.id |
| Pengendali Data Pribadi Bersama | Tidak ada (pemrosesan dilakukan sendiri). Bila ada kerja sama pelayanan terpadu, diisi pada lampiran tersendiri. |
| Prosesor Data Pribadi | Daftar vendor sistem (SIMRS/RME, PACS, laboratorium, bridging BPJS, SatuSehat) — lihat Lampiran RoPA Prosesor |
| PPDP / DPO | Nama: ………………………… · Jabatan: ………………………… · Telp/WA: ………………………… · e-mail: ………………………… |
| Penanggung jawab RoPA | Kepala Unit SIMRS/IT bersama Kepala Instalasi Rekam Medis |
| Nomor & tanggal dokumen | …………/ROPA-PDP/XI/2026 · pertama ditetapkan: …… November 2026 · revisi terakhir: …… |
3. Matriks RoPA — aktivitas pemrosesan
Setiap baris = satu kegiatan pemrosesan. Kolom mengikuti 13 butir Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026.
| No | Aktivitas pemrosesan | c. Sumber pengumpulan / tujuan pengiriman | d. Dasar pemrosesan | e. Tujuan | f. Jenis Data Pribadi | g. Kategori Subjek | h. Pihak yang dapat mengakses | i. Pemenuhan hak Subjek | j. Pemetaan aliran data | k. Masa retensi | l. Langkah teknis & organisasi | m. Transfer data | Bukti Pendukung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran & identifikasi Pasien | Sumber: Pasien/keluarga di loket, rujukan fasyankes, aplikasi pendaftaran online. Kirim: SIMRS, unit pelayanan terkait. |
Pasal 20 ayat (2) huruf b (pelaksanaan perjanjian pelayanan) dan huruf c (kewajiban hukum — Permenkes 24/2022). | Membuat identitas Pasien, nomor rekam medis, dan encounter pelayanan. | Nama, NIK, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, nomor kartu penjamin, No. RM. | Pasien, keluarga penanggung jawab, bayi baru lahir. | Petugas pendaftaran, Instalasi Rekam Medis, DPJP, perawat, kasir, penjamin (terbatas). | Akses & salinan (Pasal 32 UU 27/2022), koreksi data identitas maks. 3×24 jam, hak mengakhiri. | Loket → basis data SIMRS (server dalam negeri) → unit pelayanan; tidak keluar RS kecuali klaim. | Aktif selama Pasien berobat + 25 tahun sejak kunjungan terakhir (Permenkes 24/2022 Pasal 39). | Hak akses berbasis peran, kata sandi unik, jejak audit, ruang pendaftaran terbatas. | Tidak ada transfer lintas negara. | Kebijakan SIMRS/IT 011/A/1/SNARS/X/2025; Laporan Pemantauan Kepatuhan Hak Akses (MRMIK 2.1-3) | Ada |
| 2 | Pencatatan pelayanan & Rekam Medis Elektronik (RME) | Sumber: anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, tindakan. Kirim: SIMRS/RME, Instalasi RM, DPJP. |
Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c; kewajiban Permenkes 24/2022 dan UU 17/2023. | Menyelenggarakan dokumentasi asuhan, dasar keputusan klinis, dan pertanggungjawaban medis. | Data kesehatan: diagnosis, hasil lab, radiologi, resep, tindakan, alergi, riwayat penyakit, catatan perawat. | Pasien (data pribadi spesifik). | DPJP, perawat, tenaga kesehatan terkait, Instalasi RM, komite medik (audit), PPDP. | Akses, salinan, koreksi melalui DPJP sesuai kaidah RM; penolakan akses diatur Pasal 33 UU 27/2022. | Workstation unit → server RME RS → backup terpisah lokasi; log akses per pengguna. | 25 tahun sejak kunjungan terakhir; dokumen tertentu permanen (ringkasan pulang, informed consent, laporan operasi, hasil PA, laporan kematian). | Enkripsi kanal & basis data, autentikasi per pengguna, jejak audit tak dapat diubah, pembatasan unduh/cetak. | Tidak ada; interoperabilitas hanya ke platform Kemenkes (lihat No. 8). | Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penulisan RME (MRMIK 8 EP4); Panduan Retensi (MRMIK 11) | Ada |
| 3 | Penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, farmasi) | Sumber: order DPJP. Kirim: unit penunjang, DPJP, RME. |
Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c; kewajiban hukum pencatatan hasil penunjang. | Menghasilkan dan menyimpan hasil pemeriksaan penunjang sebagai bagian RME. | Data kesehatan, hasil lab, citra radiologi, riwayat obat, identitas Pasien. | Pasien. | Petugas lab/radiologi/farmasi, DPJP, Instalasi RM. | Akses hasil oleh Pasien sesuai prosedur pelepasan informasi RM. | Order → alat/unit → LIS/RIS → RME; citra disimpan di PACS RS. | Mengikuti retensi RME: 25 tahun. | Segmentasi jaringan unit, akses berbasis peran, audit trail, larangan penyimpanan di perangkat pribadi. | Vendor alat dapat mengakses untuk pemeliharaan → wajib NDA & akses terbatas (Permenkes 24/2022 Pasal 22). | Laporan Pemantauan Penulisan RME (sebagian); belum ada bukti khusus unit penunjang | Sebagian |
| 4 | Penjaminan pembiayaan & klaim (BPJS, asuransi, JKN) | Sumber: RME, verifikasi penjamin. Kirim: BPJS Kesehatan/asuransi melalui kanal resmi. |
Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c (kewajiban hukum klaim). | Memperoleh pembayaran atas pelayanan yang diberikan. | Identitas, nomor kepesertaan, diagnosis (kode ICD), tindakan, tagihan. | Pasien/peserta jaminan. | Petugas casemix, verifikator, Instalasi RM, penjamin. | Informasi tujuan pemrosesan disampaikan pada saat pendaftaran; akses & koreksi. | RME → aplikasi casemix/klaim → portal penjamin (grouper) → arsip klaim. | Klaim: 10 tahun (dokumen keuangan); dokumen medis 25 tahun. | Akun verifikator terbatas, unduhan terkendali, pemisahan akses klaim vs klinis. | Transfer ke BPJS/asuransi di dalam wilayah Indonesia; tidak ada transfer lintas negara. | Belum ada bukti khusus pemetaan akses klaim vs klinis | Sebagian |
| 5 | Pelepasan informasi Rekam Medis | Sumber: permohonan Pasien/keluarga/penegak hukum/pengadilan. Kirim: pemohon yang berhak. |
Pasal 20 ayat (2) huruf a (persetujuan) dan huruf c (kewajiban hukum); Permenkes 24/2022 Pasal 25–38. | Melayani permintaan salinan/penggalan informasi RM secara sah dan terbatas. | Sesuai bagian yang dimohon: identitas, diagnosis, hasil, ringkasan pulang. | Pasien, keluarga terdekat, ahli waris, pihak lain dengan persetujuan. | Kepala Instalasi RM, petugas pelepasan informasi, Direktur (persetujuan kasus tertentu). | Permohonan, persetujuan, penolakan tertulis, dan salinan dicatat dalam Log Pelepasan Informasi. | Permohonan → verifikasi hak → persetujuan → penggalan oleh DPJP → penyerahan → log. | Log dan dokumen permohonan: 5 tahun; salinan yang diserahkan mengikuti ketentuan pemohon. | Formulir baku, verifikasi identitas pemohon, cap RAHASIA, kata sandi terpisah untuk berkas elektronik. | Bila pemohon di luar negeri → tunduk pada Pasal 56 UU 27/2022 dan Pasal 165 PP 33/2026. | Panduan Pelepasan Informasi Rekam Medis (MRMIK 10) | Ada |
| 6 | Pelaporan SIRS/INM & statistik rumah sakit | Sumber: RME teragregasi. Kirim: Kementerian Kesehatan (SIRS Online), Dinas Kesehatan. |
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan e (kewajiban hukum & pelayanan publik). | Memenuhi kewajiban pelaporan nasional dan bahan pengambilan keputusan. | Data agregat; bila perlu data pribadi → diminimalkan/dideidentifikasi. | Pasien (agregat), unit pelayanan. | Petugas pelaporan, Kepala Instalasi RM, Direktur. | Tidak berlaku untuk data agregat; hak Subjek tetap diakui atas data individual. | RME → rekap statistik → portal SIRS/INM; tidak ada data individual terkirim kecuali diwajibkan. | Laporan agregat: 25 tahun (sejalan retensi RM). | Deidentifikasi sebelum ekspor, otorisasi pelaporan, jejak audit ekspor. | Pelaporan nasional dalam wilayah Indonesia. | Panduan Penyebaran Data dan Informasi (MRMIK 4); Laporan Pemenuhan EP MRMIK 6 | Ada |
| 7 | Penanganan keluhan, medico-legal, dan audit internal | Sumber: RME, laporan insiden, pengaduan. Kirim: komite/panitia terkait, penasihat hukum. |
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan f (kewajiban hukum & kepentingan sah). | Menyelesaikan sengketa, menjalankan audit mutu, dan memenuhi kewajiban hukum. | Data kesehatan yang relevan dengan perkara/audit, identitas pihak. | Pasien, pelapor, tenaga kesehatan. | Komite Medik, Panitia Mutu, SPI, penasihat hukum, Direktur. | Akses atas data yang bersangkutan; pembatasan bila bertentangan dengan kepentingan hukum (Pasal 33). | Berkas perkara/audit terpisah dari RME; salinan terkendali. | Sesuai jenis perkara; minimal 5 tahun setelah perkara selesai (kebijakan retensi RS). | Akses berbasis perkara, ruang terbatas, pencatatan peminjaman berkas. | Bila melibatkan pihak luar negeri → Pasal 165 PP 33/2026. | Laporan Keamanan Data dan Informasi (MRMIK 2.2); Kebijakan SIMRS/IT | Ada |
| 8 | Interoperabilitas SatuSehat / platform Kemenkes | Sumber: RME RS. Kirim: platform interoperabilitas Kemenkes (SatuSehat). |
Pasal 20 ayat (2) huruf c dan e; Permenkes 24/2022 Pasal 21. | Memenuhi kewajiban interoperabilitas dan integrasi data kesehatan nasional. | Identitas Pasien (NIK), encounter, diagnosis, obat, hasil penunjang, instruksi gizi. | Pasien. | Petugas integrasi, PPDP, Kemenkes (penerima data). | Informasi tujuan pengiriman disampaikan; hak akses & koreksi tetap berlaku. | RME → API FHIR RS → SatuSehat; log pengiriman per resource. | Mengikuti kebijakan platform nasional; RS menyimpan log pengiriman minimal 5 tahun. | Autentikasi API (client ID/secret), TLS, pemetaan kode, pemantauan kegagalan kirim. | Pengiriman ke platform nasional di dalam negeri; tidak ada transfer lintas negara. | Belum ada (perlu log pengiriman + perjanjian platform) | Belum |
| 9 | Pemantauan CCTV, akses fisik, dan log sistem | Sumber: kamera area publik, mesin absensi, log server. Kirim: unit keamanan, SIMRS/IT. |
Pasal 20 ayat (2) huruf f (kepentingan sah: keamanan) dan huruf c. | Menjamin keamanan orang, aset, dan sistem informasi. | Rekaman gambar, waktu, identitas pegawai pada log. | Pasien, pengunjung, pegawai. | Petugas keamanan, Kepala Unit SIMRS/IT, manajemen. | Pemberitahuan area CCTV; permintaan salinan hanya melalui prosedur resmi. | Kamera → NVR → penyimpanan terbatas; log sistem → server log. | CCTV: 14–30 hari (kebijakan RS); log sistem: minimal 1 tahun; log audit RME: 5 tahun. | Akses NVR terbatas, ruang server terkunci, retensi otomatis (rotasi). | Tidak ada. | Laporan Keamanan Data dan Informasi (MRMIK 2.2) | Sebagian |
Catatan: kolom (a) nama & kontak Pengendali/Prosesor dan (b) kontak PPDP diisi pada Bagian 2 di atas serta Lampiran RoPA Prosesor, sehingga tidak diulang di setiap baris.
4. Butir (a) & (b) untuk Prosesor Data Pribadi
Pasal 74 ayat (5) PP 33/2026 — RoPA dari sisi Prosesor.
| No | Butir | Isi |
|---|---|---|
| a | Nama & kontak Prosesor | ………………………… (vendor sistem / penyelenggara sistem elektronik) |
| b | Lingkup kegiatan pemrosesan | ………………………… (mis. penyediaan & pemeliharaan server RME, pencitraan radiologi) |
| c | Rincian transfer Data Pribadi | ………………………… (tujuan, frekuensi, mekanisme, lokasi penyimpanan) |
| d | Deskripsi umum langkah organisasi & teknis pengamanan | ………………………… (enkripsi, kontrol akses, audit log, prosedur insiden) |
5. Pengendalian perubahan dan pembaruan
Pasal 74 ayat (7)–(8) PP 33/2026.
| Tanggal | Bagian yang berubah | Alasan perubahan | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|
RoPA ditinjau minimal setiap tahun dan setiap kali terjadi perubahan: sistem baru, vendor baru, tujuan pemrosesan baru, perubahan masa retensi, atau perubahan peraturan.
6. Unduh formulir
Formulir kosong untuk pengisian manual atau lampiran audit:
Formulir RoPA (XLSX) Cetak halaman ini
Struktur formulir mengikuti 13 butir Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026 dan telah diisi contoh untuk aktivitas No. 1–9.