Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT · KOTA DIGITAL

Pelindungan Data Pribadi (PPDP) & Pejabat Pelindungan Data Pribadi (DPO)

Kumpulan peraturan, bahan pelatihan, dan Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi (RoPA) Pasien — mengacu pada UU 27/2022 dan Peraturan Pelaksanaan PP 33/2026.

Kerangka hukum yang berlaku hari ini

Status per 14 November 2026.

UU 27/2022 — Pelindungan Data Pribadi

Berlaku sejak 17 Oktober 2022. Mengatur hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali dan Prosesor, transfer data, sanksi administratif, kelembagaan, dan ketentuan pidana.

BERLAKU

PP 33/2026 — Peraturan Pelaksanaan

Ditetapkan dan diundangkan 16 Juli 2026. Mulai berlaku 6 bulan kemudian, yaitu 16 Januari 2027. Memuat antara lain: DPIA, dasar pemrosesan, perekaman kegiatan pemrosesan (Pasal 74), masa retensi (Pasal 75), pemberitahuan kegagalan (Pasal 114), transfer lintas negara (Pasal 165), PPDP (Pasal 142–147), dan sanksi (Pasal 184–185).

BERLAKU 16 JAN 2027

Konsekuensi bagi rumah sakit: kewajiban perekaman aktivitas pemrosesan (RoPA) Pasal 74 PP 33/2026 harus sudah terdokumentasi sebelum 16 Januari 2027. Sebagai Pengendali Data Pribadi, RS wajib menunjuk PPDP karena memproses data pribadi untuk pelayanan publik (Pasal 142 ayat (1)).

Putusan MK 151/PUU-XXII/2024 — kewajiban menunjuk PPDP

Putusan dibacakan 30 Juli 2025 atas pengujian Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022.

Kata “dan” pada Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022 ditafsirkan “dan/atau”. Artinya syarat penunjukan PPDP tidak kumulatif — cukup satu kriteria terpenuhi:

NoKriteria (cukup salah satu)Kondisi SNARS
1Pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publikTERPENUHI
2Kegiatan inti memerlukan pemantauan teratur dan sistematis atas Data Pribadi berskala besarTerpenuhi (RME seluruh pasien)
3Kegiatan inti memproses Data Pribadi berskala besar untuk data bersifat spesifik / berkaitan tindak pidanaTerpenuhi (data kesehatan = data spesifik)

Putusan ini memperluas pihak yang wajib menunjuk PPDP, termasuk rumah sakit swasta. Rujukan berkas: Putusan MK 151/PUU-XXII/2024.

Apa yang wajib disiapkan

Peta jalan kepatuhan PPDP rumah sakit, diturunkan dari pasal-pasal kunci.

NoKewajibanDasarBukti yang perlu ada
1Penunjukan PPDP/DPOUU 27/2022 Pasal 53–54; PP 33/2026 Pasal 142–147; MK 151/PUU-XXII/2024SK Direktur penunjukan PPDP
2Perekaman aktivitas pemrosesan (RoPA)UU 27/2022 Pasal 31; PP 33/2026 Pasal 74Dokumen RoPA + pembaruan
3Kebijakan masa retensiPP 33/2026 Pasal 75; Permenkes 24/2022 Pasal 39Kebijakan retensi & pemusnahan
4Penilaian dampak (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggiUU 27/2022 Pasal 34; PP 33/2026 Pasal 121–122Laporan DPIA per sistem
5Prosedur kegagalan pelindungan data (insiden) 3×24 jamUU 27/2022 Pasal 46; PP 33/2026 Pasal 114, 117SPO insiden + log
6Pemenuhan hak Subjek Data (akses, salinan, koreksi) 3×24 jamUU 27/2022 Pasal 30, 32; PP 33/2026 Pasal 76–77Log permintaan & tanggapan
7Pengamanan teknis & organisasiUU 27/2022 Pasal 35; PP 33/2026 Pasal 123Kebijakan akses, enkripsi, audit trail
8Perjanjian dengan Prosesor & pengawasanPP 33/2026 Pasal 43–44, 74 ayat (3)–(5)Kontrak vendor + RoPA prosesor
9Transfer data ke luar wilayah (SatuSehat, cloud, vendor asing)UU 27/2022 Pasal 56; PP 33/2026 Pasal 165Pemetaan transfer + instrumen
10Dokumentasi kepatuhan & siap auditPP 33/2026 Pasal 74 ayat (9)–(10), 184–185Berkas audit trail kepatuhan

Dokumen Kepatuhan

Berkas administrasi yang siap ditandatangani atau diunduh.

SKPPDP
SK Direktur tentang Penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi Nomor: …………/SK-PPDP/XI/2026 · 8 halaman A4 · 13 diktum + 5 lampiran Menunjuk PPDP, Tim Pendukung, insentif fungsi Rp ---/bulan, alokasi waktu 8 jam/bulan, dan Pakta Bebas Konflik Kepentingan
DOCX2 hlm
Laporan Kegiatan Diklat Online / Webinar — Workshop Mengenal RoPA dan DPIA Penyelenggara: BSSN · Jumat, 13 November 2026 · Undangan Nomor 8438/BSSN/D3/KS.03.03/11/2026 Memuat ringkasan materi (RoPA, DPIA, dasar hukum) dan 7 butir rekomendasi tindak lanjut untuk SNARS

Mulai dari sini

PP 33/2026 — Teks & Audio per Pasal

225 pasal lengkap dengan pemutar audio (total 3 jam 39 menit). Bisa dicari per kata dan disaring per bab. Cocok untuk belajar sambil menyetir atau berjalan.

Buka PP 33/2026 →

Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi Pasien

Format RoPA sesuai Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026 — 13 butir wajib, dipetakan ke 9 aktivitas pemrosesan di rumah sakit.

Buka RoPA Pasien →

Pelatihan: Workshop Mengenal RoPA & DPIA (rekaman BSSN)

DPIA — Penilaian Dampak

Kewajiban Pasal 34 UU 27/2022 sudah berlaku sejak Oktober 2022, bukan menunggu 2027.

RoPA yang sudah tersusun menjadi bahan; DPIA mengolahnya menjadi penilaian risiko. 6 dari 7 pemicu risiko tinggi di Pasal 120 ayat (2) terpenuhi di SNARS — kewajiban tidak dapat dihindari.

Sembilan aktivitas RoPA dikelompokkan menjadi 4 dokumen DPIA: SIMRS/RME, klaim penjamin, SatuSehat, dan CCTV/log.

Buka DPIA → Lihat DPIA-01 (PDF)