A. Induk — Pelindungan Data Pribadi
Dua instrumen utama yang mengikat rumah sakit sebagai Pengendali Data Pribadi.
PP33/2026
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 27/2022
B. Sektor Kesehatan & Rekam Medis
Konteks pemrosesan: data kesehatan adalah Data Pribadi bersifat spesifik (Pasal 4 ayat (2) UU 27/2022).
PP28/2024
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023
C. Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Dasar pengelolaan SIMRS/RME sebagai sistem elektronik, termasuk pusat data dan audit trail.
PP71/2019
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
D. Yang belum tersedia / masih dipantau
Peraturan pelaksana yang ditunggu dan belum diterbitkan, serta berkas yang belum berhasil diunduh.
| No | Peraturan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Lembaga Pelindungan Data Pribadi | Perpres pembentukan Lembaga PDP telah diajukan ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (4 Nov 2026); sampai Lembaga berdiri, fungsi PDP dijalankan Komdigi. Peraturan Lembaga akan mengatur lebih lanjut Pasal 142 ayat (2), Pasal 143 ayat (2), Pasal 144 ayat (3), kepentingan sah, pemberitahuan kegagalan, transfer lintas negara, penghapusan, dan sanksi. |
| 2 | Permenkes 12/2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit | Berkas PDF belum berhasil diunduh dari JDIH BPK. Dapat menyusul. |
| 3 | KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit | Berkas PDF belum berhasil diunduh dari JDIH BPK. Dapat menyusul. |
Jika diperlukan, saya dapat menambahkan berkas lain (mis. PP 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Permenkes 24/2022 pedoman RME, atau surat edaran Komdigi) ke folder
peraturan/ lalu menautkannya di halaman ini.