PPDP & DPO · SNARS

Kumpulan Peraturan

Berkas resmi (PDF salinan) yang menjadi dasar pelindungan data pribadi dan pengelolaan data kesehatan di rumah sakit. Semua berkas tersimpan lokal dan dapat diunduh.

A. Induk — Pelindungan Data Pribadi

Dua instrumen utama yang mengikat rumah sakit sebagai Pengendali Data Pribadi.

UU27/2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Ditetapkan & diundangkan 17 Oktober 2022 · LN 2022 No. 196, TLN No. 6820 · 50 halaman · berlaku · 50 pasal pokok, termasuk Pasal 53 (PPDP), Pasal 31 (perekaman), Pasal 34 (DPIA), Pasal 46 (kegagalan), Pasal 57 (sanksi), Pasal 67 (pidana) Sumber: JDIH BPK RI
PP33/2026
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 27/2022 Ditetapkan & diundangkan 16 Juli 2026 · mulai berlaku 16 Januari 2027 · 120 halaman Materi kunci: Pasal 41–44 (dasar pemrosesan & kontrak), Pasal 53–54 (kepentingan sah), Pasal 74 (perekaman aktivitas pemrosesan / RoPA), Pasal 75 (masa retensi), Pasal 79–88 (penghapusan & pemusnahan), Pasal 114–117 (kegagalan & prosedur internal), Pasal 121–122 (DPIA), Pasal 123 (pengamanan), Pasal 142–147 (PPDP), Pasal 165 (transfer lintas negara), Pasal 184–185 (sanksi) Sumber: salinan resmi (legaltrans.id / Salinan Presiden)
MK151/2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 Dibacakan 30 Juli 2025 · 160 halaman · menguji Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022 Amar: kata “dan” dimaknai “dan/atau” — kewajiban menunjuk PPDP cukup dipenuhi salah satu kriteria, tidak kumulatif

B. Sektor Kesehatan & Rekam Medis

Konteks pemrosesan: data kesehatan adalah Data Pribadi bersifat spesifik (Pasal 4 ayat (2) UU 27/2022).

UU17/2023
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 300 halaman · berlaku · dasar penyelenggaraan rekam medis dan rahasia kesehatan pribadi Pasien
PP28/2024
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023 656 halaman · 66 MB · berlaku · memuat ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan, rekam medis, dan rahasia kesehatan
PMK24/2022
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis BN 2022 No. 829 · 19 halaman · berlaku · mencabut Permenkes 269/2008 Kunci: Pasal 20 (penyimpanan RME & backup), Pasal 21 (interoperabilitas), Pasal 22 (kerja sama penyelenggara sistem elektronik dalam negeri), Pasal 39 (retensi 25 tahun), Pasal 25–38 (pembukaan isi RM)
PMK6/2026
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit 36 halaman · berlaku · acuan klasifikasi, perizinan, dan penyelenggaraan rumah sakit (mencabut Permenkes 3/2020 dan Permenkes 82/2013)

C. Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Dasar pengelolaan SIMRS/RME sebagai sistem elektronik, termasuk pusat data dan audit trail.

PP71/2019
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 90 halaman · berlaku · mencabut PP 82/2012 · mengatur pengelolaan sistem elektronik, pusat data, tanda tangan elektronik, dan kewajiban penyelenggara

D. Yang belum tersedia / masih dipantau

Peraturan pelaksana yang ditunggu dan belum diterbitkan, serta berkas yang belum berhasil diunduh.

NoPeraturanKeterangan
1Peraturan Lembaga Pelindungan Data PribadiPerpres pembentukan Lembaga PDP telah diajukan ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (4 Nov 2026); sampai Lembaga berdiri, fungsi PDP dijalankan Komdigi. Peraturan Lembaga akan mengatur lebih lanjut Pasal 142 ayat (2), Pasal 143 ayat (2), Pasal 144 ayat (3), kepentingan sah, pemberitahuan kegagalan, transfer lintas negara, penghapusan, dan sanksi.
2Permenkes 12/2020 tentang Akreditasi Rumah SakitBerkas PDF belum berhasil diunduh dari JDIH BPK. Dapat menyusul.
3KMK HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah SakitBerkas PDF belum berhasil diunduh dari JDIH BPK. Dapat menyusul.
Jika diperlukan, saya dapat menambahkan berkas lain (mis. PP 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Permenkes 24/2022 pedoman RME, atau surat edaran Komdigi) ke folder peraturan/ lalu menautkannya di halaman ini.