Kerangka hukum yang berlaku hari ini
Status per 14 November 2026.
UU 27/2022 — Pelindungan Data Pribadi
Berlaku sejak 17 Oktober 2022. Mengatur hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali dan Prosesor, transfer data, sanksi administratif, kelembagaan, dan ketentuan pidana.
BERLAKU
PP 33/2026 — Peraturan Pelaksanaan
Ditetapkan dan diundangkan 16 Juli 2026. Mulai berlaku 6 bulan kemudian, yaitu 16 Januari 2027. Memuat antara lain: DPIA, dasar pemrosesan, perekaman kegiatan pemrosesan (Pasal 74), masa retensi (Pasal 75), pemberitahuan kegagalan (Pasal 114), transfer lintas negara (Pasal 165), PPDP (Pasal 142–147), dan sanksi (Pasal 184–185).
BERLAKU 16 JAN 2027
Putusan MK 151/PUU-XXII/2024 — kewajiban menunjuk PPDP
Putusan dibacakan 30 Juli 2025 atas pengujian Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022.
Kata “dan” pada Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022 ditafsirkan “dan/atau”. Artinya syarat penunjukan PPDP tidak kumulatif — cukup satu kriteria terpenuhi:
| No | Kriteria (cukup salah satu) | Kondisi SNARS |
|---|---|---|
| 1 | Pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik | TERPENUHI |
| 2 | Kegiatan inti memerlukan pemantauan teratur dan sistematis atas Data Pribadi berskala besar | Terpenuhi (RME seluruh pasien) |
| 3 | Kegiatan inti memproses Data Pribadi berskala besar untuk data bersifat spesifik / berkaitan tindak pidana | Terpenuhi (data kesehatan = data spesifik) |
Putusan ini memperluas pihak yang wajib menunjuk PPDP, termasuk rumah sakit swasta. Rujukan berkas: Putusan MK 151/PUU-XXII/2024.
Apa yang wajib disiapkan
Peta jalan kepatuhan PPDP rumah sakit, diturunkan dari pasal-pasal kunci.
| No | Kewajiban | Dasar | Bukti yang perlu ada |
|---|---|---|---|
| 1 | Penunjukan PPDP/DPO | UU 27/2022 Pasal 53–54; PP 33/2026 Pasal 142–147; MK 151/PUU-XXII/2024 | SK Direktur penunjukan PPDP |
| 2 | Perekaman aktivitas pemrosesan (RoPA) | UU 27/2022 Pasal 31; PP 33/2026 Pasal 74 | Dokumen RoPA + pembaruan |
| 3 | Kebijakan masa retensi | PP 33/2026 Pasal 75; Permenkes 24/2022 Pasal 39 | Kebijakan retensi & pemusnahan |
| 4 | Penilaian dampak (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggi | UU 27/2022 Pasal 34; PP 33/2026 Pasal 121–122 | Laporan DPIA per sistem |
| 5 | Prosedur kegagalan pelindungan data (insiden) 3×24 jam | UU 27/2022 Pasal 46; PP 33/2026 Pasal 114, 117 | SPO insiden + log |
| 6 | Pemenuhan hak Subjek Data (akses, salinan, koreksi) 3×24 jam | UU 27/2022 Pasal 30, 32; PP 33/2026 Pasal 76–77 | Log permintaan & tanggapan |
| 7 | Pengamanan teknis & organisasi | UU 27/2022 Pasal 35; PP 33/2026 Pasal 123 | Kebijakan akses, enkripsi, audit trail |
| 8 | Perjanjian dengan Prosesor & pengawasan | PP 33/2026 Pasal 43–44, 74 ayat (3)–(5) | Kontrak vendor + RoPA prosesor |
| 9 | Transfer data ke luar wilayah (SatuSehat, cloud, vendor asing) | UU 27/2022 Pasal 56; PP 33/2026 Pasal 165 | Pemetaan transfer + instrumen |
| 10 | Dokumentasi kepatuhan & siap audit | PP 33/2026 Pasal 74 ayat (9)–(10), 184–185 | Berkas audit trail kepatuhan |
Dokumen Kepatuhan
Berkas administrasi yang siap ditandatangani atau diunduh.
Mulai dari sini
PP 33/2026 — Teks & Audio per Pasal
225 pasal lengkap dengan pemutar audio (total 3 jam 39 menit). Bisa dicari per kata dan disaring per bab. Cocok untuk belajar sambil menyetir atau berjalan.
Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi Pasien
Format RoPA sesuai Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026 — 13 butir wajib, dipetakan ke 9 aktivitas pemrosesan di rumah sakit.
Pelatihan: Workshop Mengenal RoPA & DPIA (rekaman BSSN)
DPIA — Penilaian Dampak
Kewajiban Pasal 34 UU 27/2022 sudah berlaku sejak Oktober 2022, bukan menunggu 2027.
RoPA yang sudah tersusun menjadi bahan; DPIA mengolahnya menjadi penilaian risiko. 6 dari 7 pemicu risiko tinggi di Pasal 120 ayat (2) terpenuhi di SNARS — kewajiban tidak dapat dihindari.
Sembilan aktivitas RoPA dikelompokkan menjadi 4 dokumen DPIA: SIMRS/RME, klaim penjamin, SatuSehat, dan CCTV/log.