01 PEDOMAN INDIKATOR MUTU PELAYANAN

Naskah lengkap baca di google drive klik disini !

BAB I – PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya guna memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik dan biaya terjangkau.

Peningkatan mutu  merupakan prioritas utama di semua rumah sakit. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembangunan sarana, prasarana, pengadaan peralatan dan ketenagaan serta perangkat lunak lainnya, sejalan dengan pembangunan rumah sakit pada umumnya. Namun demikian, disadari pula masih banyak kendala yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan standar kebutuhan dan tuntutan sistem pelayanan yang masih belum selaras dengan perkembangan iptek kedokteran yang semakin pesat.

Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah, masyarakat mulai cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih ramah dan lebih bermutu termasuk pula pelayanan kesehatan.Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan tadi maka fungsi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dalam rumah sakit secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga maupun masyarakat.

Maka agar upaya peningkatan mutu  rumah sakit dapat seperti yang diharapkan maka dirasa perlu disusun buku Pedoman Upaya Peningkatan Mutu  Rumah Sakit yang merupakan konsep dan prinsip peningkatan mutu  rumah sakit, buku pedoman ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi rumah sakit dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit RS Sehat  Kota ……

DASAR-DASAR UPAYA PENINGKATAN MUTU MEDIS RUMAH SAKIT

  1. Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 disebutkan bahwa pengelolaan kesehatan yang terpadu perlu lebih dikembangkan agar dapat mendorong peran serta masyarakat, termasuk dalam pembangunan kesehatan.
  2. Pada Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa dalam waktu dekat harus ditetapkan cara akreditasi pelayanan rumah sakit, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit secara berkala, yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijaksanaan pengembangan atau peningkatan mutu rumah sakit.
  3. Tujuan program kesehatan rujukan dan rumah sakit Repelita VI: Peningkatan kemampuan sarana kesehatan rujukan dan rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan sarana dengan memberikan pelayanan yang lebih luas, bermutu dan efisien.
  4. Sarasehan Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit pada tanggal 30 Juli 1991.

 

TUJUAN

TUJUAN UMUM

Agar buku pedoman yang merupakan konsep dasar dan prinsip upaya peningkatan mutu  ini dapat digunakan oleh pimpinan dan pelaksana Rumah Sakit RS Sehat  sebagai acuan dalam melaksanakan Upaya Peningkatan Mutu Rumah Sakit RS Sehat .

TUJUAN KHUSUS

  1. Tercapainya satu pengertian tentang Upaya Peningkatan Mutu  Rumah Sakit di Rumah Sakit RS Sehat  Kota ……
  2. Mengetahui konsep dasar dan prinsip Upaya Peningkatan Mutu  Rumah Sakit RS Sehat  Kota ……
  3. Mengetahui  cara-cara  dan langkah-langkah dalam melaksanakan Upaya Peningkatan Mutu  Rumah Sakit RS Sehat  Kota ……

—————————————————————————————————————————————————–

BAB II – SEJARAH PERKEMBANGAN UPAYA PENINGKATAN MUTU  RUMAH SAKIT

 

    Upaya peningkatan mutu  sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1820-1910 Florence Nightingale seorang perawat dari Inggris menekankan aspek-aspek keperawatan pada peningkatan mutu pelayanan. Salah satu ajaranya yang terkenal sampai sekarang adalah “hospital should do the patient no harm“, rumah sakit jangan sampai merugikan atau mencelakakan pasien.

    Di Amerika Serikat, upaya peningkatan mutu pelayanan medik dimulai oleh ahli bedah Dr. E.A Codman dari Boston dalam tahun 1917. Dr.E.A Codman dan beberapa ahli bedah lain kecewa dengan hasil operasi yang seringkali buruk, karena sering terjadinya penyulit. Mereka berkesimpulan bahwa penyulit itu terjadi karena kondisi yang tidak memenuhi syarat di rumah sakit. Untuk itu perlu ada penilaian dan penyempurnaan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembedahan. Ini adalah upaya pertama yang berusaha mengidentifikasikan masalah klinis, dan kemudian mencari jalan keluarnya.

    Kelanjutan dari upaya ini, pada tahun 1918 The American College of Surgeons (ACS) menyusun suatu Hospital Standardization Programe. Program standarisasi adalah upaya pertama yang terkoordinasi dengan tujuan meningkatkan mutu medis. Program ini ternyata sangat berhasil meningkatkan mutu medis sehingga banyak rumah sakit ikut serta. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi maka spesialisasi ilmu kedokteran diluar bedah cepat berkembang. Oleh karena itu program standarisasi perlu diperluas agar dapat mencakup disiplin lain secara umum.

    Pada tahun 1951 American College of Surgeon, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association dan Canadian Medical Association bekerja sama membentuk suatu Joint Commission on Accreditation of Hospital (JCAH), suatu badan gabungan untuk menilai dan mengakreditasi rumah sakit.

    Pada akhir tahun 1960 JCAH tidak lagi hanya menentukan syarat minimal dan essential untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di rumah sakit, namun telah memacu rumah sakit agar memberikan mutu pelayanan yang setinggi-tingginya sesuai dengan sumber daya yang ada. Untuk memenuhi tuntutan yang baru ini antara tahun 1953-1965 standar akreditasi di revisi enam kali, selanjutnya beberapa tahun sekali diadakan revisi.

    Atas keberhasilan JCAH dalam meningkatkan mutu pelayanan, Pemerintah Federal memberi pengakuan tertinggi dalam mengundangkan “ Medicare ACT “ .Undang-undang ini mengabsahkan akreditasi rumah sakit menurut standar yang ditentukan oleh JCAH. Sejak saat itu rumah sakit yang tidak terakreditasi oleh JCAH tidak dapat ikut program asuransi kesehatan pemerintah federal (medicare), padahal asuransi di Amerika sangat menentukan utilisasi rumah sakit karena hanya 9,3% biaya rumah sakit berasal dari pembayaran langsung oleh pasien.

    Sejak tahun 1979 JCAH membuat standar tambahan, yaitu agar dapat lulus akreditasi suatu rumah sakit harus juga membuat program pengendalian mutu yang dilaksanakan dengan baik.

    Di Australia, Australian Council on Hospital Standars (ACHS) didirikan dengan susah payah pada tahun 1971, namun sampai tahun 1981 badan ini baru berhasil beroperasi dalam 3 negara bagian. Tetapi lambat laun ACHS dapat diterima kehadirannya dan diakui manfaatnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sehingga sekarang kegiatan ACHS telah mencakup semua negara bagian. Pelaksanaan peningkatan mutu di Australia pada dasarnya hampir sama dengan di Amerika.

    Di Eropa barat perhatian terhadap mutu pelayanan sangat tinggi, namun masalah itu tetap merupakan hal baru dengan konsepsi yang masih sangat kabur bagi kebanyakan tenaga profesi kesehatan. Sedangkan pendekatan secara Amerika sukar diterapkan karena perbedaan sistem kesehatan di masing-masing negara di Eropa. Karena itu kantor regional WHO untuk Eropa pada awal tahun 1980-an mengambil inisiatif untuk membantu negara-negara Eropa mengembangkan pendekatan peningkatan mutu pelayanan disesuaikan dengan sistem pelayanan kesehatan masing-masing.

    Pada tahun 1982 kantor regional tersebut telah menerbitkan buku tentang upaya meningkatkan mutu dan penyelenggaraan simposium di Utrecht, negeri Belanda tentang Metodologi peningkatan mutu pelayanan. Dalam bulan Mei 1983 di Barcelona, Spanyol suatu kelompok kerja yang dibentuk oleh WHO telah mengadakan pertemuan untuk mempelajari peningkatan mutu khusus Eropa. Walaupun secara regional WHO telah melakukan berbagai upaya, namun pada simposium peningkatan mutu pada bulan Mei 1989 terdapat kesan bahwa secara nasional upaya peningkatan mutu di berbagai Eropa Barat masih pada perkembangan awal.

    Di Asia, negara pertama yang mempunyai program peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit secara nasional adalah Taiwan. Negara ini banyak menerapkan metodologi dari Amerika. Sedangkan Malaysia mengembangkan mutu pelayanan dengan bantuan konsultan ahli dari negeri Belanda.

    Di Indonesia, langkah awal yang sangat mendasar dan terarah yang telah dilakukan Departemen Kesehatan dalam rangka upaya peningkatan mutu yaitu penetapan kelas rumah sakit pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972. Secara umum telah ditetapkan beberapa kriteria untuk tiap kelas rumah sakit A,B,C dan D. Kriteria ini kemudian berkembang menjadi standar-standar.Kemudian dari tahun ke tahun disusun berbagai standar baik menyangkut pelayanan, ketenagaan, sarana dan prasarana untuk masing-masing kelas rumah sakit. Disamping standar, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan berbagai pedoman dalam rangka meningkatkan penampilan pelayanan rumah sakit. Untuk rumah sakit swasta telah keluar Keputusan Menteri Kesehatan No. 806b/SK/XII/87 dimana selain menetapkan kelas rumah sakit, juga dilengkapi dengan standar berdasarkan kemampuan pelayanan.

    Sejak tahun 1984 Departemen Kesehatan telah mengembangkan berbagai indikator untuk mengukur dan mengevaluasi penampilan rumah sakit pemerintah kelas C dan rumah sakit swasta setara yaitu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Indikator ini setiap dua tahun ditinjau kembali dan disempurnakan.Evaluasi penampilan untuk tahun 1991 telah dilengkapi dengan indikator kebersihan dan ketertiban rumah sakit dan yang di evaluasi selain kelas C juga kelas D dan kelas B serta rumah sakit swasta setara. Sedangkan evaluasi penampilan tahun 1992 telah dilengkapi pula dengan instrumen mengukur kemampuan pelayanan. Evaluasi penampilan rumah sakit ini merupakan langkah awal dari konsep Continuous Quality Improvement (CQI). Berbeda dengan konsep QA tradisional dimana dalam monitor dan evaluasi dititikberatkan kepada pencapaian standar, maka pada CQI fokus lebih diarahkan kepada penampilan organisasi melalui penilaian pemilik, manajemen, klinik dan pelayanan penunjang. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu keterlibatan seluruh karyawan.

————————————————————————————————————————————————–

 

   

Naskah lengkap baca di google drive klik disini !